Nuusantara News Siapkan Laporan ke Ombudsman Terkait "Bobroknya" Transparansi Dinas PUPR Kota Pontianak

Pontianak - Nuusantara News resmi mengambil langkah tegas untuk melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Langkah ini diambil menyusul terungkapnya fakta memalukan dalam persidangan sengketa informasi pada 13 Februari 2026 kemarin.

​Dalam sidang tersebut, terungkap di hadapan Majelis Komisioner bahwa Dinas PUPR Kota Pontianak sama sekali tidak memiliki perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mirisnya, dinas teknis dengan anggaran raksasa ini hanya "berlindung" di balik SK PPID Utama milik Pemerintah Kota (Diskominfo) sebagai tameng legalitas di persidangan.

​Dugaan Kuat Maladministrasi:

​Ketidakhadiran perangkat PPID di tingkat dinas teknis bukan sekadar masalah administratif sepele. Nuusantara News menilai hal ini sebagai bentuk Maladministrasi nyata dalam pelayanan publik.

​"Ini bukan hanya soal administrasi, ini soal niat baik (goodwill) keterbukaan.

Bagaimana rakyat bisa mengawasi proyek infrastruktur jika rumah informasinya saja tidak ada di Dinas PUPR? Kami akan seret masalah ini ke Ombudsman," tegas Tim Investigasi Nuusantara News.

​Poin-Poin Laporan ke Ombudsman:

​Laporan yang sedang disusun oleh tim hukum Nuusantara News akan menitikberatkan pada beberapa poin krusial:

​Pengabaian Kewajiban Hukum: Melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri No. 3 Tahun 2017.

​Pelayanan Publik yang Lumpuh: Ketiadaan PPID Pelaksana mengakibatkan masyarakat dipersulit dalam mendapatkan informasi teknis proyek fisik.

​Penyalahgunaan SK PPID Utama: Menggunakan SK atasan untuk menutupi ketidaksiapan internal dalam mengelola data publik.

​Sanksi dan Tekanan Publik:

​Jika terbukti melakukan maladministrasi, Dinas PUPR Kota Pontianak terancam mendapatkan Rekomendasi Keras dari Ombudsman, yang jika diabaikan dapat berujung pada sanksi disiplin berat bagi Kepala Dinas sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

​Selain itu, ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp 5.000.000,00 (Pasal 52 UU KIP) terus membayangi jika pihak dinas tetap bersikeras menutup diri dan tidak segera membenahi struktur informasinya.

​Nuusantara News Mengawal Sampai Tuntas

​Kami tidak akan berhenti di meja persidangan Komisi Informasi. Laporan ke Ombudsman adalah langkah awal untuk memastikan bahwa uang rakyat yang dikelola Dinas PUPR Pontianak melalui proyek-proyek fisik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

​"Jangan jadikan SK PPID Utama sebagai tameng untuk menutupi ketertutupan informasi". Red

Read More

Sidang Sengketa Informasi: Dinas PUPR Kota Pontianak "Berlindung" di Balik SK Walikota, Nuusantara News Tegaskan UU Pers dan UU KIP Lebih Tinggi

Pontianak – Persidangan kedua sengketa informasi publik antara PT Mitra Cakrawala Nusantara (Nuusantara News) melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak berlangsung sengit di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat. Sidang dengan agenda pemeriksaan Legal Standing dan kedudukan hukum para pihak ini menjadi panggung adu argumen antara transparansi publik dan dalih pengecualian informasi.

​Kehadiran Penuh Pihak Pemohon

​Pihak Pemohon, Nuusantara News, hadir dengan kekuatan penuh yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Umum, Iskandar Sappe, didampingi Wakil Pimpinan Redaksi Andi Tenri sangka serta tim yang terdiri dari M. Sood, Muhlisin, Andi Supriadi dan Hamdani  Kehadiran tim lengkap ini menegaskan keseriusan media dalam memperjuangkan hak akses informasi yang selama ini terkesan ditutupi.

​Di sisi lain, Termohon PUPR Kota Pontianak menghadirkan 5 orang perwakilan, yang terdiri dari 2 orang Kuasa Hukum dari Biro Hukum Kantor Wali Kota Pontianak dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Pontianak.

​Debat Panas: SK Walikota vs UU KIP

​Dalam persidangan, pihak dinas PUPR bersikeras bahwa informasi yang diminta oleh Nuusantara News tidak dapat diberikan karena telah dikategorikan sebagai Informasi Dikecualikan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala Daerah.

​Namun, argumen tersebut langsung dipatahkan oleh Majelis Komisioner. Majelis menegaskan bahwa tidak semua informasi bisa serta-merta dikecualikan hanya dengan dasar SK Kepala Daerah. Pengecualian informasi harus tunduk pada mekanisme ketat yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), termasuk melalui proses Uji Konsekuensi yang benar.

​Soroti Prosedur "Aplikasi" yang Menghambat Pers:

​

Pihak Termohon juga berkilah bahwa permohonan konfirmasi seharusnya dilakukan melalui Dinas Kominfo melalui aplikasi tertentu yang telah ditunjuk. Menanggapi hal ini, pihak Nuusantara News menyatakan keberatan keras.

​"Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan mandat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU KIP No 14 Tahun 2008 dan Standar Pelayanan Publik No 1 tahun 2021  Media bekerja dengan kecepatan dan dilindungi undang-undang untuk melakukan konfirmasi langsung guna kepentingan publik, bukan diputar-putar melalui birokrasi aplikasi yang menghambat kerja jurnalistik," tegas pihak Pemohon dalam persidangan.

​Menuju Babak Mediasi:

​Melihat adanya ruang sengketa yang belum menemui titik temu terkait klasifikasi informasi tersebut, Majelis Komisioner memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pada agenda Mediasi. Jadwal pemanggilan para pihak untuk mediasi akan segera disampaikan oleh Panitera Komisi Informasi.

​Kasus ini menjadi sorotan publik khususnya di Kota Pontianak, mengingat Dinas PUPR merupakan instansi yang mengelola anggaran infrastruktur besar. Publik menanti apakah komitmen transparansi Pemerintah Kota Pontianak hanya jargon, atau benar-benar tunduk pada amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Red

Read More

Lindungi Kebun dari Dugaan Pencurian, Herman Justru Tersandung Proses Hukum

Kubu Raya – Seorang pria lanjut usia bernama Herman kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan senjata tajam. Insiden tersebut terjadi di area kebun kelapa miliknya yang berada di wilayah Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi titik awal peristiwa hukum itu.

Perkara bermula saat Herman mendapati seseorang yang dicurigai tengah melakukan aksi pencurian di lahannya. Dalam situasi tersebut, ia diduga mengambil tindakan dengan menggunakan senjata tajam untuk menghadapi dan menghentikan orang yang diduga pelaku itu. Tindakan tersebut kemudian berujung pada konsekuensi hukum.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, aparat penegak hukum menetapkan Herman sebagai tersangka. Meski kejadian dipicu oleh upaya melindungi kepemilikan pribadi, penggunaan senjata tajam dalam situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini perkara tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang guna proses hukum lanjutan. Kasus ini turut memicu perhatian masyarakat, khususnya terkait batasan antara tindakan pembelaan diri dan potensi pelanggaran hukum pidana. Red

Read More

Alfiansyah C.ILJ Terpilih Sebagai KABAGPEN Damkar Kapuas Bhakti Unit 2, Misi Baru: Meningkatkan Keselamatan Masyarakat

Pontianak - 10/02/2026 Alfiansyah C.ILJ, terpilih sebagai Kepala Bidang Penerangan (KABAGPEN) Pemadam Kebakaran Kapuas Bhakti Unit 2,sosok yang dikenal sebagai Kadiv Intelegent Limas dan Pimpinan Umum Redaksi Arsip Indonesia TV, telah mengambil langkah baru dalam karirnya sebagai Kepala Bidang Penerangan (KABAGPEN) Pemadam Kebakaran Kapuas Bhakti Unit 2. Pengangkatan ini disambut baik oleh staff dan Redaksi Arsip Indonesia TV, DPD, DPW, DPC, serta Divisi Intelegent LIMAS, yang melihatnya sebagai langkah positif bagi organisasi dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎

‎Dengan pengalaman dan kepemimpinannya yang kuat, Alfiansyah C.ILJ akan memimpin Bidang Penerangan Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 dengan misi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan pencegahan kebakaran, serta memperkuat hubungan antara Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 dan masyarakat. "Kami percaya bahwa pengalaman dan kepemimpinannya akan membawa Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 ke level yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan kota Pontianak sebagai tempat yang lebih aman dan nyaman untuk hidup,"ujar Rudi Agus Santoso Pimpinan Pemadam Kebakaran Kapuas Bhakti Unit 2 

‎

‎Dalam acara sederhana namun penuh makna, yang dihadiri oleh jajaran Damkar Kapuas Bhakti Unit 2,, Alfiansyah C.ILJ menerima seragam resmi sebagai KABAGPEN. "Saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan saya berjanji untuk bekerja keras meningkatkan kinerja Damkar Kapuas Bhakti Unit 2, bersinergi dengan Arsip Indonesia TV,dan LIMAS untuk kegiatan sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan pencegahan kebakaran," ujar Alfian dengan penuh semangat.

‎

‎Redaksi Arsip Indonesia TV,Data News.com, DPD, DPW, DPC, serta Divisi Intelegent LIMAS siap mendukung Alfiansyah C.ILJ dalam menjalankan tugas barunya dan memastikan bahwa misi meningkatkan keselamatan masyarakat dapat tercapai. di tempat berbeda melalui Pesan Singkat, Syafarahman Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat (LIMAS) mengucapkan Selamat support,serta Keyakinan Bahwa, Kolaborasi Antara damkar,serta Lembaga serta media akan Menjadi Dampak Positif"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan warga, dan menjadikan Pontianak sebagai kota yang lebih maju dan sejahtera," kata Syafarahman 

‎

‎Pengangkatan Alfiansyah C.ILJ sebagai KABAGPEN Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan pencegahan kebakaran, serta memperkuat hubungan antara Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 dan masyarakat. Dengan visi dan misi yang jelas, Alfiansyah C.ILJ siap membawa Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 ke level yang lebih tinggi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan Pontianak sebagai tempat yang lebih aman dan nyaman untuk hidup.

‎

‎Dalam kesempatan Pertemuan Tersebut hadir Ketua Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 Rudi Agus Santoso,Wakil Ketua Suhartoyo,Sekertaris Parlin,Bendahara Saiful,Serta Humas Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 Iwan

‎‎

‎Sumber :Damkar Kapuas Bhakti Unit 2 

‎Editor : Ghost news

Read More

Akselerasi Pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Desa Merah Putih: Jalan Konstitusional Menguatkan Ekonomi Rakyat

Negara hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi melalui kesejahteraan yang dirasakan rakyat sampai ke desa. Dalam konsep bernegara sebagaimana amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itulah ruh koperasi.

Karena itu, DPP APDESI Merah Putih memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen negara untuk menata ulang arus ekonomi agar tidak hanya berputar di kota, tetapi berputar di desa.

Selama ini desa sering hanya menjadi pasar konsumsi: barang datang dari luar, uang keluar dari desa. Petani, nelayan, UMKM, dan warga desa bekerja keras, tetapi nilai tambahnya dinikmati rantai distribusi di luar wilayahnya. Melalui gerai dan gudang koperasi desa, negara sedang membangun simpul distribusi baru desa sebagai pusat produksi, pusat perdagangan, sekaligus pusat kesejahteraan.

Gerai koperasi akan menjadi etalase produk lokal, sementara gudang koperasi menjadi penyangga logistik desa: tempat penyimpanan hasil panen, stabilisasi harga, serta perlindungan petani dari permainan tengkulak. Di sinilah fungsi negara bekerja: melindungi yang lemah, memperkuat yang kecil, dan menyeimbangkan pasar.

APDESI Merah Putih memandang program ini sebagai bentuk nyata ekonomi kerakyatan. Ketika hasil pertanian ditampung koperasi, ketika kebutuhan pokok disediakan oleh koperasi desa, ketika distribusi dilakukan oleh masyarakat desa sendiri maka uang tidak lagi bocor keluar. Uang berputar di desa, daya beli naik, dan kemiskinan struktural perlahan diputus.

Pemerintah desa adalah garda terdepan negara. Kepala desa bukan sekadar administrator, tetapi pemimpin ekonomi lokal. Karena itu kami mendorong seluruh pemerintah desa untuk aktif mengambil peran: menyediakan lahan, membangun kelembagaan koperasi yang sehat, transparan, profesional, dan akuntabel. Koperasi harus menjadi milik warga, bukan milik kelompok.

Negara kuat dimulai dari desa yang kuat. Kedaulatan pangan, stabilitas harga, dan pemerataan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa basis produksi di desa. Gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi nasional dari bawah.

APDESI Merah Putih berdiri bersama pemerintah dalam memastikan program ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada rakyat. Karena sesungguhnya membangun desa bukan hanya membangun wilayah, tetapi membangun masa depan Indonesia.

Jika ekonomi bergerak di desa, maka negara sesungguhnya sedang berdiri kokoh.

Sumber: A. Anwar Sadat, SH

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih

Read More

Kejaksaan Negeri Pontianak Hentikan Penanganan Proyek SMA Negeri 10, Dinilai Tak Cukup Bukti Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pontianak – Polemik proyek pembangunan SMA Negeri 10 Kota Pontianak kembali mengemuka setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak akhirnya memberikan jawaban resmi kepada Nuusantara News terkait penanganan proyek tahun anggaran 2023.

Dalam surat bernomor B-1179/O.1.10/Fs.1/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo, S.H., M.Hum, Kejari Pontianak menyatakan bahwa pihaknya pernah menangani dugaan permasalahan proyek pembangunan SMA Negeri 10 Pontianak Tahun Anggaran 2023. Namun, penanganan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan, karena dinilai tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi dan hanya Sampai Tahap Klarifikasi.

Dalam surat resmi tersebut, Kejari Pontianak menjelaskan bahwa penanganan perkara hanya dilakukan pada tahap permintaan klarifikasi, bukan penyelidikan maupun penyidikan.

Kejaksaan juga menyebut telah melakukan:

Klarifikasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, serta pihak penyedia jasa, dan hasilnya Kejari menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan secara hukum.

“Setelah dilakukan klarifikasi wawancara, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi,” demikian isi surat Kejari Pontianak.

Dalam waktu 3 tahun, dan juga 3 kali di tangani APH, bahwa proyek SMA Negeri 10 Pontianak telah bersentuhan dgn pihak APH yakni:

Tahun 2022

Anggaran sekitar Rp10 miliar, sempat ditangani Polda Kalbar.

Tahun 2023

Anggaran sekitar Rp15 miliar, ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak, namun dihentikan di tahap klarifikasi.

Tahun 2024

Kembali ditangani Polda Kalbar, dan saat ini masih menunggu hasil audit Inspektorat Provinsi Kalbar.

Meski berulang kali disorot aparat, hingga kini proyek tersebut belum pernah masuk ke tahap penyidikan maupun penetapan tersangka.

Pihak Kejaksaan beberapa waktu sempat bungkam, dan kini di jawab secara tertulis yang sebelumnya, telah di kirimkan surat konfirmasi kepada Kejari Pontianak terkait penanganan proyek tahun 2023. Namun dalam waktu cukup lama, tidak mendapat respons.

Baru pada Februari 2026, Kejari Pontianak memberikan jawaban resmi secara tertulis yang menjelaskan posisi hukumnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa seluruh proses pembangunan SMA Negeri 10 Pontianak telah dilaksanakan sesuai prosedur dan kontrak kerja.

Pihak dinas menegaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Publik Tetap Menanti Audit Inspektorat

Meski Kejari Pontianak telah menghentikan penanganan tahun 2023, perhatian publik kini tertuju pada hasil audit Inspektorat Provinsi Kalbar terkait proyek tahun 2024 yang masih ditangani Polda Kalbar.

Masyarakat menilai, audit tersebut menjadi penentu apakah proyek ini benar-benar bersih, atau justru menyimpan persoalan yang belum terungkap.

Hingga berita ini diterbitkan, kami masih membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip pemberitaan berimbang, transparan, dan akuntabel. Red

Read More

Kades Tanjung Beringin Akui Kantor Desa Kerap Tutup, Pelayanan Disebut Dilakukan di Rumah Pribadi

Kubu Raya — Dugaan lemahnya pelayanan pemerintahan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, akhirnya mendapat tanggapan dari pihak kepala desa. Setelah dilakukan konfirmasi, Kepala Desa Tanjung Beringin mengakui bahwa kantor desa kerap tutup dan aktivitas pelayanan sebagian dilakukan di luar kantor.

Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan administrasi karena kepala desa dan perangkat desa dinilai jarang berada di kantor. Warga juga menyoroti pengelolaan Dana Desa yang dinilai kurang transparan serta keberadaan suami kepala desa yang menjabat sebagai perangkat desa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tanjung Beringin saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kondisi kantor desa yang sering tutup disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur.

“Memang kantor sering tutup karena sebagian staf dan kepala dusun juga bekerja di perusahaan,” ujar Kepala Desa dalam keterangannya kepada wartawan.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pelayanan administrasi tidak selalu dilakukan di kantor desa, melainkan di rumah pribadinya yang berada di Gang Hanura, Kabupaten Kubu Raya.

“Untuk pekerjaan administrasi, selama ini dikerjakan di rumah di Gang Hanura, karena di kantor desa belum ada fasilitas lampu yang memadai,” jelasnya.

Terkait honorarium perangkat desa, RT, dan kepala dusun, Kepala Desa menegaskan bahwa hak-hak mereka tetap disalurkan sesuai ketentuan.

“Honor untuk staf, RT, dan kepala dusun tetap kami serahkan,” tambahnya.

Namun demikian, sejumlah warga menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Menurut warga, aparat desa seharusnya fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengingat mereka telah menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari keuangan negara dan daerah.

“Setahu kami, perangkat desa sudah digaji sesuai ketentuan, bahkan setara upah minimum. Seharusnya mereka tidak lagi bekerja di tempat lain saat jam kerja,” ujar salah satu warga.

Warga berpendapat, rangkap pekerjaan berpotensi mengganggu kinerja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme aparatur pemerintahan desa.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah, khususnya pihak Kecamatan Batu Ampar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, dapat melakukan evaluasi dan pembinaan secara serius terhadap kinerja aparatur Desa Tanjung Beringin.

Selain itu, warga meminta agar fasilitas kantor desa segera dibenahi, sehingga pelayanan dapat kembali dipusatkan di kantor desa sesuai fungsi dan aturan yang berlaku.

Ke depan, masyarakat berharap pemerintahan desa dapat berjalan lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab, demi mewujudkan pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga. Red

Read More

Kasat Reskrim Polres Kapuas hulu Sosok Motivator yang Mampu Mempersatukan Berbagai Kepentingan

Kapuas hulu - Kepemimpinan Kasat Reskrim Polres Kapuas hulu Bp AKP Sihar Siagian, S.H  M.H patut diapresiasi. Di tengah dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai sosok motivator yang mampu mempersatukan berbagai kepentingan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kasat Polres Kapuas dikenal memiliki pendekatan humanis, komunikatif, dan terbuka terhadap berbagai masukan. Hal tersebut menjadikan jajaran internal Polres semakin solid, profesional, serta memiliki semangat tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tak hanya fokus pada penegakan hukum, Kasat Reskrim Polres Kapuas hulu juga aktif membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta insan pers. Kolaborasi ini dinilai mampu menciptakan suasana kondusif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab bersama.

Dengan kebersamaan, semua persoalan dapat kita selesaikan secara bijak,” ujar Kasat Polres Kapuas dalam salah satu kesempatan.

Sebagai motivator, beliau kerap memberikan arahan yang membangun kepada anggota, mendorong peningkatan kinerja, serta menanamkan nilai integritas dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab personel di lapangan.

Di mata masyarakat, Kasat Polres Kapuas juga dikenal responsif terhadap keluhan dan aspirasi warga. Setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan sosial.

Dengan gaya kepemimpinan yang mengedepankan dialog, kebersamaan, dan keteladanan, Kasat Polres Kapuas berhasil menjadi figur pemersatu berbagai kepentingan. Keberadaan beliau diharapkan terus membawa energi positif dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Kapuas hulu. Red

Read More

Workshop Penguatan Literasi dan Manajemen Organisasi Digelar di MAS Pendai Mandor

Landak, Kalimantan Barat - Dewan Kerja Ambalan Gugus Depan Al Fahar Scout MAS Pendai Mandor menggelar Workshop Penguatan Literasi dan Manajemen Organisasi pada Sabtu, 7 Februari 2026, di MAS Pendai Mandor. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pembekalan Calon Penegak Bantara dan Laksana Tahun 2026.

Workshop dibuka oleh Kepala MAS Pendai Mandor, Saparudin, yang mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya strategis dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan daya pikir kritis peserta. Pembina Gugus Depan Al Fahar Scout, Rendi Fahrizal, menegaskan komitmen pembinaan berkelanjutan bagi Pramuka Penegak. 

Panitia kegiatan, Sudarwati, menyampaikan bahwa workshop bertujuan memperkuat literasi dan manajemen organisasi anggota. Kegiatan menghadirkan pemateri Sabani, S.Pd (Founder Bina Pendidikan Kita) dan Yeni Indah Tri Utami, S.Tr.Kes (Aktivis Literasi Kalimantan Barat).

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelantikan Penegak Bantara di Riam Sambora, Desa Sambora, Kabupaten Landak, sebagai simbol kesiapan peserta mengemban tanggung jawab kepramukaan. (Ibnu)

Read More

Warga Gang Mufakat Ikut Gotong Royong Serentak Program Kelurahan Sungai Jawi Dalam

Pontianak – Warga Gang Mufakat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, turut ambil bagian dalam kegiatan gotong royong massal yang digelar serentak pada Minggu, 8 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pihak kelurahan.

Pelaksanaan kerja bakti tersebut mengacu pada surat resmi Kelurahan Sungai Jawi Dalam Nomor 411/16/SJD/2026 tertanggal 6 Februari 2026 tentang kegiatan gotong royong yang ditujukan kepada seluruh Ketua RT dan RW se-kelurahan.

Sejak pukul 07.00 WIB, warga Gang Mufakat mulai membersihkan lingkungan sekitar, mulai dari parit, bahu jalan, hingga area permukiman. Warga tampak membawa peralatan kebersihan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus memperkuat kebersamaan antarwarga. Partisipasi masyarakat di tingkat gang dinilai menjadi kunci keberhasilan gerakan gotong royong yang digelar serentak di seluruh wilayah RT/RW Kelurahan Sungai Jawi Dalam.

Selain menjaga kebersihan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan sosial warga di tengah kehidupan perkotaan. Pemerintah kelurahan berharap budaya gotong royong tetap terpelihara dan menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga lingkungan.

Sumber: Nasir

Read More

Rakernas APDESI Merah Putih Peran Strategis Pemerintah Desa dalam Menyiapkan Generasi Emas Desa yang Unggul dan Berkarakter

Anwar Sadat, S.H., Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih - Indonesia sedang menuju tahun 2045 - satu abad kemerdekaan. Banyak yang menyebutnya Indonesia Emas. Tetapi kita harus jujur, Indonesia Emas tidak akan lahir dari kota semata. Indonesia Emas akan lahir dari desa.

Hari ini lebih dari 70 ribu desa menjadi tempat tumbuhnya anak-anak bangsa. Mereka bukan sekadar statistik kependudukan, mereka adalah masa depan negara. Anak desa hari ini adalah pemimpin Indonesia besok. Karena itu, pembangunan desa tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan jalan, talud, dan kantor desa. Infrastruktur penting, tetapi karakter manusia jauh lebih penting.

Pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis karena ia adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Kepala desa adalah pemimpin yang mengenal langsung warganya, tahu kondisi keluarganya, tahu anak-anaknya, bahkan tahu mimpi mereka. Kedekatan inilah yang tidak dimiliki pemerintah pusat maupun daerah.

Tantangan desa hari ini tidak lagi hanya kemiskinan. Kita menghadapi persoalan yang lebih serius: rendahnya literasi, pernikahan usia dini, anak putus sekolah, kecanduan gawai, hingga hilangnya arah dan harapan hidup pada sebagian generasi muda. Jika ini dibiarkan, bonus demografi yang kita banggakan justru bisa berubah menjadi beban demografi.

Karena itu pemerintah desa harus mengambil peran baru, bukan sekadar administrator pemerintahan, tetapi sebagai pembina peradaban masyarakat. Desa harus menjadi ruang pendidikan karakter.

Dana Desa harus dipandang sebagai investasi masa depan. Sebagian harus diarahkan pada pendidikan nonformal, rumah baca, pelatihan keterampilan pemuda, penguatan keluarga, pencegahan stunting, dan pengembangan ekonomi produktif generasi muda melalui KOPDES MERAH PUTIH dan BUMDes. Desa tidak cukup hanya membangun fisik, desa harus membangun manusia.

Kita ingin melahirkan generasi desa yang bukan hanya pintar, tetapi juga berkarakter: berakhlak, mandiri, kreatif, mencintai budaya, dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan jati diri.

RAKERNAS APDESI MERAH PUTIH menjadi momentum untuk menguatkan gerakan bersama: Desa Mendidik. Desa yang melindungi anak, menguatkan keluarga, menggerakkan literasi, dan membuka ruang kreativitas pemuda.

Jika desa berhasil menyiapkan generasi unggul, maka Indonesia tidak perlu takut menghadapi masa depan. Sebab masa depan bangsa sesungguhnya sedang tumbuh di desa-desa.

Membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Membangun desa berarti membangun manusia Dan ketika manusia desa kuat, Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang besar.

Read More