Pelayanan Pengurusan Letter C di Wedomartani Tuai Apresiasi Warga Gondanglegi

Sleman – Pelayanan administrasi pertanahan terkait pengurusan Letter C kepada ahli waris pengganti di wilayah Gondanglegi, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat apresiasi dari masyarakat setempat.

Pengurusan tersebut berkaitan dengan tanah peninggalan pewaris Kromo Ijoyo (Widjojo) yang saat ini tengah diproses untuk penetapan kepada para ahli waris pengganti. Proses administrasi yang dilakukan di Kantor Kalurahan Wedomartani dinilai berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan.

Proses pengurusan administrasi tersebut saat ini tengah didampingi oleh Basir Ashari, yang membantu mengawal proses administrasi bagi para ahli waris agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Basir, pelayanan yang diberikan oleh perangkat wilayah maupun pemerintah kalurahan dinilai sangat membantu masyarakat dalam memahami prosedur administrasi yang harus dilalui.

“Kami merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak kalurahan. Penjelasan yang diberikan juga sangat jelas sehingga proses pengurusan administrasi bisa berjalan dengan baik,” ujar Basir.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur wilayah yang telah membantu kelancaran proses pengurusan tersebut, mulai dari tingkat RT, RW hingga Dukuh Gondanglegi, Wahyu Budiyanto, yang turut memberikan arahan serta pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga memberikan penghargaan kepada Jogoboyo Kalurahan Wedomartani, Siswanto, yang menangani bagian administrasi pertanahan di kantor kalurahan. Pelayanan yang ramah, responsif, serta komunikatif dinilai sangat membantu masyarakat dalam melengkapi dokumen yang diperlukan.

Pemerintah Kalurahan Wedomartani di bawah kepemimpinan Lurah Wedomartani, H. Teguh Budiyanto, juga dinilai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan pertanahan.

Para ahli waris pengganti dari almarhum Kromo Ijoyo (Widjojo) juga mengaku merasa senang dan terbantu atas pelayanan yang diberikan oleh perangkat wilayah maupun pihak kalurahan.

Mereka berharap proses administrasi tersebut dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pelayanan publik yang baik seperti ini dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, khususnya di bidang pertanahan, dapat memperoleh kemudahan serta kepastian dalam proses pengurusannya.

Gondanglegi, Kalurahan Wedomartani

Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman – DIY

Read More

DPD AKPERSI Kalbar: Dewan Pers Harus Profesional, Jangan Tebang Pilih dan Mampu Bedakan Hukum Positif dengan Sengketa Jurnalis

Pontianak – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Provinsi Kalimantan Barat, Syafarahman, C.IJ., C.PW., C.PS., C.ILJ., menekankan pentingnya sikap profesional dan tidak memihak bagi Dewan Pers dalam menangani berbagai permasalahan di dunia pers.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah pernyataan resmi, Rabu (6/3/2026), terkait dinamika sengketa dan kasus yang melibatkan jurnalis di wilayah Kalbar maupun nasional.

 

Menurutnya, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengembangkan dunia pers harus menjaga netralitas sepenuhnya.

"Kami berharap Dewan Pers tidak melakukan tindakan yang bersifat tebang pilih dalam menangani setiap kasus atau sengketa yang dilaporkan. Setiap permasalahan harus ditangani dengan adil, berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang atau afiliasi dari pihak-pihak yang terlibat," ujar Syafar.

 

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kemampuan Dewan Pers dalam membedakan antara pelanggaran yang berkaitan dengan hukum positif dan sengketa yang terjadi antar jurnalis.

"Hukum positif adalah aturan yang berlaku secara umum di negara ini, sedangkan sengketa antar jurnalis biasanya berkaitan dengan etika jurnalistik, kode etik pers, atau masalah hubungan antar sesama insan pers. Dewan Pers harus mampu memisahkan kedua hal ini dengan jelas agar penanganan kasus tidak menjadi rancu dan tetap sesuai dengan ranah wewenangnya," jelasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa profesionalisme Dewan Pers akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers.

Jika Dewan Pers mampu bertindak dengan objektif dan tepat dalam membedakan ranah hukum dan sengketa internal, maka dunia pers di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, akan dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

 

"AKPERSI Kalbar siap mendukung setiap langkah Dewan Pers yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan profesionalisme. Namun, kami juga berhak menyuarakan harapan agar lembaga ini selalu menjaga integritasnya demi kemajuan pers yang beretika dan bertanggung jawab," tutupnya.

Sumber : Syafarahman, C.IJ., C.PW., C.PS., C.ILJ.- Ketua DPD AKPERSI Kalbar

Read More

Sidang Ajudikasi KI Kalbar: Majelis Tegaskan Dokumen Proyek PUPR Pontianak Adalah Informasi Terbuka

Pontianak - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat menggelar sidang ajudikasi lanjutan antara media Nuusantara News selaku Pemohon melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak sebagai Termohon, Jumat (6/3). Sidang ini merupakan tahap pendalaman materi setelah proses mediasi sebelumnya dinyatakan gagal pada 27 Februari lalu.

​Dalam persidangan tersebut, Majelis Komisioner melakukan pendalaman terhadap argumen para pihak. Majelis menyampaikan penegasan bahwa informasi yang dimohonkan terkait pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah informasi terbuka, terlebih lagi pekerjaan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan.

​Desak Kehadiran Kepala Dinas

Pihak Pemohon sempat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk menghadirkan langsung Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak. Hal ini dipicu karena pihak yang mewakili Termohon dianggap tidak mampu memberikan informasi teknis yang jelas dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan di persidangan, meskipun hadir membawa surat kuasa khusus.

​Perwa 1221/2025 Dianggap Menabrak Aturan yang Lebih Tinggi

Pimpinan Umum Nuusantara News dalam nota keberatannya menyampaikan bahwa Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1221/2025 yang dijadikan dasar penolakan oleh Termohon, nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (Lex Superior Derogat Legi Inferiori)

​Pemohon menegaskan bahwa implementasi Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan tidak dapat berdiri sendiri atau digunakan secara sewenang-wenang. Sesuai dengan Pasal 19 UU KIP, setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian atas konsekuensi yang timbul (Uji Konsekuensi) sebelum menyatakan suatu informasi sebagai rahasia.

​"Pasal 17 itu harus diuji dengan Pasal 19. Badan Publik harus membuktikan bahwa menutup informasi tersebut lebih bermanfaat bagi kepentingan umum daripada membukanya. Jika tidak ada Berita Acara Uji Konsekuensi yang jelas, maka pengadaan barang dan jasa tetap bersifat publik," tegas Pemohon di hadapan Majelis.

​Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk mendalami bukti-bukti terkait klaim pengecualian informasi yang diajukan oleh pihak Termohon. Red

Read More

Abai Kelola Limbah, Sejumlah SPPG di Rasau Jaya Terancam Jadi Sumber Polusi

Kubu Raya - Komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Rasau Jaya kini tengah mendapat sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan indikasi kuat bahwa sejumlah titik SPPG beroperasi tanpa memperhatikan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Berdasarkan pantauan di beberapa lokasi, air sisa operasional dapur—seperti sisa pencucian bahan makanan dan peralatan memasak—langsung dialirkan ke selokan warga tanpa melalui proses filtrasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan mencemari sumber air tanah dan menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Dampak Pengabaian IPAL

Pengolahan limbah cair yang buruk bukan sekadar masalah estetika, melainkan ancaman kesehatan yang nyata:

• Pencemaran Air Tanah: Limbah organik yang tinggi dapat meningkatkan kadar bakteri coliform di sumur-sumur warga.

• Sarang Penyakit: Saluran pembuangan yang kotor menjadi tempat berkembang biak nyamuk dan tikus.

• Kontradiksi Program: Sangat ironis jika pusat pemenuhan gizi yang bertujuan menyehatkan masyarakat justru menjadi sumber polusi lingkungan.

Warga sekitar mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. "Kami mendukung adanya pusat gizi ini, tapi tolong diperhatikan juga kebersihan lingkungannya. Jangan sampai niat baik memberi gizi malah bikin lingkungan kami tercemar," ujar salah satu warga yang tinggal tak jauh dari lokasi SPPG.

Pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola program, didesak untuk segera melakukan audit lapangan. Jika ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), diperlukan tindakan tegas mulai dari pembinaan hingga pemasangan sistem pengolahan limbah yang sesuai standar regulasi. Ibn

Read More

Dua Periode Dipimpin Syarif, IAIN Pontianak Alami Lompatan Kemajuan Menuju UIN

Pontianak - Kepemimpinan Rektor IAIN Pontianak, Syarif, selama dua periode dinilai membawa perubahan besar dan kemajuan signifikan bagi kampus Islam negeri tersebut. Berbagai terobosan dilakukan, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan mutu akademik, hingga pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Syarif, kampus mengalami percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah program studi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan. Sistem pelayanan akademik juga semakin modern dan berbasis digital, memberikan kemudahan bagi mahasiswa.

Tak hanya itu, kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun daerah turut diperluas. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap IAIN sebagai pusat pendidikan Islam yang berkualitas di Kalimantan Barat.

Sejumlah kalangan sivitas akademika bahkan menilai, capaian selama dua periode tersebut sudah selayaknya menjadi fondasi kuat bagi peningkatan status kelembagaan dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Transformasi tersebut dipandang sebagai langkah strategis agar kampus memiliki ruang pengembangan keilmuan yang lebih luas, termasuk membuka fakultas dan program studi umum.

“Perubahan yang terjadi bukan sekadar administratif, tetapi menyentuh kualitas dan daya saing institusi,” ungkap salah satu dosen.

Dengan berbagai capaian tersebut, kepemimpinan dua periode Syarif dinilai berhasil meletakkan dasar kemajuan berkelanjutan. Harapannya, transformasi menuju UIN dapat segera terwujud demi memperluas kontribusi pendidikan tinggi Islam bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Red

Read More

Momentum Ramadhan Persit KCK Cabang L Kodim 1206/Psb Turun Ke Jalan Berbagi Takjil

Kapuas Hulu, Nuusantara News - Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan dengan kegiatan yang penuh makna, Kodim 1206/Putussibau turun langsung ke jalan untuk berbagi takjil kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan Sibau Hulu yang melintas ke wilayah Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (02/03/2026).

Kegiatan berbagi takjil ini dipimpin langsung oleh Ketua Persit KCK Cabang L Dim 1206/Psb Ny. Fany Andreas Prabowo, dan Pasiter Kodim 1206/Putussibau Kapten Arm Supratno serta para anggota Kodim Putussibau dan Persit KCK Cabang L Dim Putussibau, Sebagai bentuk kepedulian dan wujud kebersamaan TNI dengan rakyat. Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengendara roda dua, roda empat, hingga pejalan kaki menjelang waktu berbuka puasa.

Secara terpisah Dandim 1206/Putussibau Letkol Arm Andreas Prabowo Putro S.I.Pem., M.I.P., M.Han, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan yang penuh berkah.

“Momentum Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat dan berbagi kebahagiaan, meskipun sederhana namun penuh makna,” ujarnya.

Masyarakat yang menerima takjil tampak antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi kepedulian Kodim 1206/Putussibau yang tidak hanya menjalankan tugas kewilayahan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Kodim 1206/Putussibau terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kapuas Hulu, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sesama. (Spg)

Sumber : Pendim1206/Psb

Read More

LABEL DIAWASI OJK TAK MENJAMIN AMAN? WEBINAR NASIONAL MIMBAR HUKUM INDONESIA UNGKAP MISTERI INVESTASI GAGAL BAYAR DAN TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA

Mimbar Hukum Indonesia (MHI) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dengan sukses menyelenggarakan Webinar Nasional secara LIVE melalui Zoom Meeting pada Selasa, 24 Februari 2026, pukul 14.00–16.00 WIB. Webinar ini mengangkat tema yang tengah menjadi sorotan publik, yakni “INVESTASI ‘DIAWASI OJK’ TAPI GAGAL BAYAR: SIAPA WAJIB GANTI RUGI — PERUSAHAAN, OJK, ATAU BRAND AMBASSADOR?”

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Dr. Franky Ariyadi, S.E., S.H., M.M., Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang sekaligus praktisi berpengalaman puluhan tahun di dunia perbankan. Diskusi dipandu secara interaktif oleh Dedi Purwanto, S.H., M.H., Praktisi Hukum dan Dosen STKIP Taman Siswa Bima, yang mampu menghidupkan jalannya dialog kritis antara narasumber dan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam webinar tersebut, peserta diajak membedah fenomena investasi modern yang seringkali menimbulkan kebingungan publik: bagaimana mungkin investasi yang berlabel “diawasi OJK” tetap berujung gagal bayar dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa izin atau pengawasan bukanlah jaminan keuntungan maupun keamanan absolut, melainkan bagian dari mekanisme pengaturan yang tetap memiliki batasan hukum dan risiko bisnis.

Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya: pertama, membongkar mitos paling mahal bahwa investasi berizin OJK pasti aman serta munculnya fenomena baru skandal investasi legal namun merugikan investor. Kedua, memahami kompleksitas hukum ketika dana investor tidak dapat dipulihkan karena keterbatasan aset perusahaan, termasuk dimensi pidana dalam kasus gagal bayar. Ketiga, mengupas tanggung jawab hukum influencer dan brand ambassador dalam promosi investasi, serta strategi mitigasi risiko yang wajib dipahami investor maupun praktisi hukum di era ekonomi digital.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Diskusi berkembang tajam ketika peserta menyoroti fenomena promosi investasi oleh figur publik di media sosial yang kerap memengaruhi keputusan masyarakat tanpa disertai pemahaman risiko hukum yang memadai. Webinar ini menjadi ruang edukasi penting untuk memperjelas batas tanggung jawab antara perusahaan, regulator, dan pihak promotor investasi.

Direktur Mimbar Hukum Indonesia, M. Jamil, S.H., M.Kn., dalam keterangannya menyampaikan bahwa fenomena investasi gagal bayar menjadi alarm serius bagi sistem keuangan nasional. Menurutnya, di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital dan meningkatnya literasi investasi masyarakat Indonesia, justru muncul krisis kepercayaan publik akibat investasi yang secara formal terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan namun berakhir gagal bayar. “Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan literasi investasi, tetapi juga literasi hukum agar memahami hak, risiko, dan mekanisme pertanggungjawaban secara utuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jamil menegaskan bahwa Mimbar Hukum Indonesia berkomitmen menjadi motor penggerak edukasi hukum nasional. Sejak berdiri pada 1 September 2023, MHI telah sukses menyelenggarakan lebih dari 250 agenda nasional berupa webinar, pelatihan, dan pembekalan hukum yang diikuti ribuan peserta dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Mimbar Hukum Indonesia dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan beberapa agenda Webinar. Pada hari Rabu, 4 Maret 2026, akan ada Webinar Nasional dengan tema “Kredit Macet, Rumah Dilelang: Hukum Bela Bank atau Rakyat?” akan menghadirkan narasumber Dr. Franky Ariyadi., S.E., S.H., M.M.; Pada Hari Minggu, 8 Maret 2026, akan ada Webinar Nasional dengan tema “Dilema Jaksa di Era Viral: Strategi Penegakan Hukum di Tengah Tekanan Media Sosial dan Opini Publik”, akan menghadirkan narasumber Ria Sulistiowati, S.H., M.H. (Jaksa Muda pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung); Pada hari Kamis, 12 Maret 2026, akan ada Webinar Nasional dengan tema “Transformasi Digitalisasi Sertifikat Hak Atas Tanah: Antara Harapan dan Kenyataan”, akan menghadirkan narasumber Dr. Hj. Wahyu Prawesthi, S.H., M.Hum., CLI. (Dosen dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya).  

Pada hari Senin, 9 Maret 2026, akan ada Webinar Nasional bertema “Dispensasi Kawin: Solusi Perlindungan Anak atau Legalitas Pernikahan Dini? Menakar Peran Pengadilan Agama di Tengah Lonjakan Perkawinan Anak di Indonesia”, yang akan menghadirkan narasumber ADI SUCIADI, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa). Selain itu, Pada hari Rabu, 11 Maret 2026, MHI akan menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Legal atau Bermasalah? Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Peran Strategis Pengadilan Agama”, yang akan menghadirkan narasumber MAHDYS SYAM, S.H., M.H. (Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa), secara daring melalui Zoom Meeting. Bisa melakukan Pendaftaran agenda terdekat melalui Admin WhatsApp di nomor 081776666123. M. Jamil, S.H., M.Kn., MHI.

Read More

Safari Ramadhan, Babinsa Koramil 1206-09/Jongkong Pererat Silaturahmi Dengan Warga

Kapuas Hulu, Nuusantara News - Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadhan 1447 H dengan kegiatan yang penuh makna, Babinsa Koramil 1206-09/Jongkong melaksanakan Safari Ramadhan di wilayah binaannya, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu (28/02/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi masjid dan surau di desa binaan, sekaligus melaksanakan shalat tarawih berjamaah bersama masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah warga tidak hanya untuk beribadah, namun juga sebagai sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Danramil 1206-09/Jongkong Serma Andi Reski menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama bulan Ramadhan. Ia juga mengajak warga untuk meningkatkan kepedulian sosial, mempererat persaudaraan serta menjaga toleransi antar umat beragama.

“Melalui Safari Ramadhan ini, kami ingin semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus mendengar langsung aspirasi dan perkembangan situasi di wilayah binaan,” ungkapnya.

Selain itu, Serma Andi Reski juga mengingatkan para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya di malam hari guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti balap liar maupun kenakalan remaja.

Dengan adanya Safari Ramadhan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang harmonis antara Koramil Jongkong dan masyarakat serta tercipta situasi wilayah yang aman, nyaman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan.

Sumber : Pendim1206/Psb

Read More

Semangat Gotong Royong Tampa Batas Personil Kodim 1206/Putussibau Bersihkan Kantor Puskesmas Lama yang Terbengkalai

Kapuas Hulu, Nuusantara News - Wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan fasilitas umum, anggota Kodim 1206/Putussibau melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan bangunan kantor puskesmas lama yang sudah tidak beroperasi, di wilayah Kota Putussibau, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi fasilitas umum yang sudah lama terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Dengan penuh semangat kebersamaan, para anggota membersihkan halaman, memotong rumput liar, mengangkut sampah, serta membersihkan bagian dalam bangunan agar lingkungan kembali bersih dan tertata.

Komandan Kodim 1206/Putussibau melalui Kasdim 1206/Putussibau Mayor Inf Eriadi Esnurdin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

“Bangunan yang tidak terpakai apabila dibiarkan dapat menjadi tempat berkembangnya hewan liar maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan pembersihan agar lingkungan tetap aman dan nyaman,” ujarnya.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, lingkungan bekas kantor puskesmas dapat kembali tertata rapi dan ke depannya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu.(Spg)

Sumber: Pendim1206/Psb

Read More

Bukti Nyata Kemanungalan TNI Dengan Rakyat Satgas Jembatan Kodim 1206/PSB Bangun Jembatan Gantung Bersama Masyarakat Desa Nanga Sebintang

Kapuas Hulu, Nuusantara News - Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pelosok desa, Satgas Jembatan Kodim 1206/Putussibau melaksanakan pembangunan jembatan gantung bersama masyarakat di Desa Nanga Sebintang, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan sarana prasarana desa, khususnya jembatan penghubung yang menjadi akses vital bagi aktivitas warga sehari-hari baik untuk keperluan pendidikan, perekonomian, maupun pelayanan kesehatan.

Perwira Seksi Operasi Kodim 1206/Psb Lettu Inf Sugianto selaku pengawas pelaksanaan dilapangan menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini dilaksanakan sesuai arahan Bapak Presiden melalui Bapak KASAD yakni Memastikan anak-anak tidak perlu mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah dan meningkatkan aksesibilitas desa dengan fokus pembangunan atau memperbaiki jembatan yang rusak, putus, atau belum ada di seluruh pelosok Indonesia, terutama daerah terpencil. 

Jembatan gantung yang rencananya memiliki panjang sekitar 50 meter dan lebar 1,5 meter dikerjakan Satgas Kodim 1206/Psb bersama warga secara gotongroyong dalam mengangkut material, memasang rangka jembatan, hingga merapikan badan jembatan agar dapat segera dimanfaatkan. Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi aktif mulai dari kalangan pemuda hingga tokoh masyarakat setempat.

Kepala Desa Nanga Sebintang mengapresiasi keterlibatan anggota jajaran Kodim 1206/Putussibau dalam pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap dengan selesainya jembatan ini, mobilitas warga akan semakin lancar dan roda perekonomian desa dapat meningkat.

Kegiatan gotong royong ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.(Spg)

Sumber: Pendim1206/Psb

Read More

Proyek Turap/Bronjong SMAN 2 Siding TA 2025 Ditangani Kejari, Ini Tanggapan Dinas Pendidikan

Bengkayang, Kalbar – Proyek pembangunan turap/bronjong (Dinding Penahan Tanah/DPT) di SMA Negeri 2 Siding, Kecamatan Siding, Tahun Anggaran 2025 dengan pagu sekitar Rp1,4 miliar, dikabarkan telah masuk dalam penanganan Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aparat penegak hukum tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atas laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai anggaran.

Tanggapan Resmi Dinas Pendidikan

Sementara itu, berdasarkan surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 400.3.13.1/2gr/DIKBUD-C tertanggal Januari 2026 yang diterima redaksi, pihak dinas memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Pekerjaan pembangunan turap bronjong/DPT SMAN 2 Siding TA 2025 dilaksanakan oleh CV. Yesa Kusuma Bangsa melalui proses tender/lelang terbuka yang dilaksanakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga batas akhir kontrak 22 Desember 2025, pekerjaan memang belum mencapai 100 persen. Namun, pihak pelaksana telah diberikan addendum pemberian kesempatan serta dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait penggunaan material batu, dinas menjelaskan bahwa material dibeli dari perusahaan resmi, yaitu Quary Pakeng CV. Limawan Kabupaten Bengkayang.

Surat tersebut ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alkadri, S.STP., MM.

Proses Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah

Dengan adanya penanganan oleh pihak kejaksaan, proses selanjutnya akan bergantung pada hasil pendalaman dan klarifikasi lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Bengkayang terkait status hukum perkara tersebut.

Media ini tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta keterbukaan informasi publik, dan akan terus memantau perkembangan penanganan proyek tersebut. Red

Read More